14. Kisah si Macan dan si Gajah

Si MACAN dan si GAJAH
Kisah pemotongan nilai uang (senering)

Pada Senin siang tanggal 24 Agustus 1959, tepat setelah selesainya rapat Kabinet Kerja I yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dan Menteri Pertama Ir. Djuanda Kartawidjaja yang diselenggarakan di Bogor, kekacauan langsung timbul di seluruh kota besar di Indonesia.

Bagaimana tidak, hasil dari rapat tersebut yang diumumkan melalui radio RRI oleh Menteri Muda Penerangan Maladi pada pukul 14.30, memutuskan untuk menurunkan jumlah uang beredar dengan cara memotong 2 uang kertas yang memiliki nilai pecahan terbesar saat itu, yaitu Rp.500 (macan) dan Rp.1000 (gajah) menjadi tinggal 10% nya saja. Macan yang semula mempunyai nilai Rp.500 berubah menjadi Rp.50 sedangkan gajah yang semula Rp.1.000 berubah menjadi Rp.100. Dan pemotongan ini tidak terjadi dengan nominal2 yang lebih kecil. Sekedar informasi gaji pegawai negeri waktu itu berkisar diangka 150-400 rupiah per bulan.

Karena peraturan ini baru efektif keesokan harinya (25 Agustus 1959 jam 6 pagi waktu Jawa) dan informasi tentang hal ini belum tersebar secara merata, maka masyarakat menjadi super kacau. Mereka yang mendengar dan mengetahui hal ini berlomba-lomba membelanjakan uang macan dan gajahnya, bank-bank diserbu untuk menukarkan uang macan dan gajahnya dengan pecahan yang lebih kecil, toko sembako, toko emas, toko apapun yang buka semua diserbu pembeli.

Pada mulanya para pemilik toko merasa kegirangan barang jualannya laris manis diserbu pembeli, tetapi lama kelamaan merekapun sadar, mengapa uang yang mereka terima hanya lembaran macan dan gajah saja? Kemana pecahan lainnya? Dan akhirnya setelah mendengar dari teman atau keluarga yang mengetahui peristiwa ini maka secara serentak mereka menutup toko-tokonya. Mendadak saja pusat2 perbelanjaan dan pertokoan menjadi sepi. Semua toko tutup dan pemiliknya juga ikut-ikutan membelanjakan uang macan dan gajahnya ke daerah-daerah yang agak terpencil. Akibatnya penduduk di pedesaan yang kena getahnya, sapi, kambing bahkan beras mereka diborong oleh orang kota, dan semuanya memakai uang macan dan gajah.

Kepanikan seperti ini terus terjadi sampai saat mulai diberlakukannya peraturan tersebut pukul 6.00 esok paginya. Masyarakat tidak mau memegang uang macan dan gajah, mereka berlomba2 membelanjakannya atau menukarkannya ke bank. Sewaktu hari masih siang, kurs di bank masih sama, beberapa jam sesudahnya kurs tinggal 50%, dan terus merosot menjadi 30%, 20% dan akhirnya tepat jam 6 pagi tanggal 25 Agustus 1959 kurs tinggal 10% saja.

Akibat dari peristiwa ini punahlah sebagian besar populasi macan dan gajah di tanah air kita, uang-uang yang telah masuk ke bank sudah barang tentu tidak akan diedarkan lagi, yang tersisa hanyalah yang berada di tangan masyarakat pedesaan yang tidak mengerti apa2. Tidak heran saat ini kedua jenis uang tersebut sangat sukar ditemukan, jangankan yang berkondisi prima, yang jelekpun sudah sulit sekali ditemukan.

Si Macan dan si Gajah


Seperti apakah bunyi peraturan pemerintah pengganti undang2 tersebut? Kita baca bersama-sama :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp 500,- DAN Rp 1000,-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
1. bahwa dianggap perlu mengurangi banyaknya uang dalam peredaran

untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan

perekonomian negara;
2. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut perlu dengan

segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:
Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Dasar.

Mendengar:
Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp 500,- DAN Rp 1.000,-

Pasal 1
Nilai uang kertas Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu

rupiah) yang ada dalam peredaran pada saat mulai berlakunya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini,

diturunkan masing-masing

menjadi Rp 50, - (lima puluh rupiah) dan Rp100,- (seratus rupiah).

Pasal 2
Uang kertas termaksud dalam pasal 1 dengan nilai baru itu tetap

merupakan alat pembayaran yang sah,

sampai saat penggantiannya dengan uang kertas lain.

Pasal 3
Pelaksanaan ketentuan dalam pasal 2 dan lain-lain hal ditetapkan lebih

lanjut oleh Menteri/Menteri Muda Keuangan.

Pasal 4
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada

tanggal 25 Agustus 1959 jam 6 pagi (waktu Jawa).

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini

dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Bogor,

Pada Tanggal 24 Agustus 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO.
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 24 Agustus 1959

MENTERI MUDA KEHAKIMAN,
Ttd.
SAHARDJO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 89

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1959
TENTANG
PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp 500,- DAN Rp. 1.000,-

Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-undang ini bersama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 tentang Pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank dimaksudkan terutama untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran, yang terutama dalam tahun 1957 dan 1958 sangat meningkat jumlahnya.

Disamping itu terjadi pula hal-hal yang langsung merugikan keuangan negara, misalnya perdagangan gelap, dan yang menyimpang dari segala peraturan-peraturan (ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri), sehingga penghasilan negara berupa devisen dan penghasilan lain yang merupakan sumber-sumber penting untuk penerimaan Negara dalam mata uang rupiah ikut merosot pula.

Dengan demikian defisit anggaran belanja menjadi lebih besar lagi, yang hanya untuk sebagian kecil saja dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman luar negeri. Segala hal ini menyebabkan terus-menerus bertambahnya kreasi uang. Ketidakstabilan keadaan politik dan sulitnya perhubungan antara Pusat dan Daerah memberikan kesempatan yang baik kepada beberapa golongan untuk menarik keuntungan yang luar biasa dibidang perdagangan, yang tidak mungkin didapat dalam keadaan biasa. Kesempatan ini menjadi lebih besar dengan berkurangnya persediaan barang impor untuk umum, yang terpaksa ditekan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat negara yang diberi tugas menghadapi persoalan keamanan.

Pasaran gelap menjadi merajalela sehingga harga barang hasil dalam negeri ikut tertarik pula Pemerintah berpendapat, bahwa tidak dapat ditunda lagi sesuatu tindakan yang drastis dilapangan keuangan, demi kepentingan negara dan rakyat banyak yang umumnya berada di luar golongan termaksud di atas.

Dipandang dari sudut ini tindakan yang diambil dapat dianggap sebagai suatu pajak istimewa terhadap orang-orang yang menyimpan uang banyak dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara, yaitu membayar pajak menurut aturan yang berlaku. Dengan beberapa kekecualian uang kertas Rp. 500,- dan Rp. 1.000,- pada saat akhir bulan tidak terdapat pada rakyat banyak, buruh dan pegawai negeri, sehingga golongan-golongan ini tidak akan begitu menderita dari tindakan ini.

Selanjutnya pengurusan uang berkelebihan ini akan pula mengurangi daya gerak uang gelap dilapangan distribusi, terutama dari barang-barang "sandang pangan", yang terus-menerus merupakan kesempatan yang baik untuk berspekulasi, oleh karena masih kekurangan alat pengangkutan.

Dengan tindakan ini menurut perhitungan Pemerintah peredaran uang kartal dapat dikurangi dengan kira-kira jumlah Rp. 8,5 milyar.

Bogor, 24 Agustus 1959,
Diketahui:
MENTERI MUDA KEHAKIMAN,
Ttd.
SAHARDJO
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1837

Masih belum cukup dengan kekacauan yang ditimbulkan akibat pemotongan nilai uang si macan dan si gajah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 1959 yang menyatakan pembekuan setiap simpanan di bank yang nilainya melebihi Rp.25.000. Pembekuan meliputi 90% dari nilai uang dan ditukar dengan obligasi negara yang berbunga 3% pertahun selama 40 tahun. Untuk itu Menteri Keuangan Djuanda mengeluarkan dua buah pengumuman untuk bank yang berisi perintah untuk menutup buku kas pada tanggal 25 Agustus 1959 dengan membuat perincian dari jumlah uang macan dan gajah yang ada serta perintah untuk memberikan daftar penyimpan yang memiliki saldo melebihi Rp.25.000.

.

Mari kita baca isi dari peraturan tersebut:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa dianggap perlu mengurangi banyaknya uang dalam peredaran

untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan perekonomian negara;
b. bahwa karena keadaan yang memaksa, soal tersebut perlu dengan

segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:
Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) dan (4) Undang-undang Dasar.

Mendengar:
Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK

Pasal 1
Pengurus/Pimpinan/Pengusaha semua Bank-bank Pemerintah maupun

partikelir, diwajibkan membekukan dari setiap simpanan, atas nama

perseorangan, badan hukum atau instansi Pemerintahan sipil

maupun militer, suatu bagian tertentu.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan simpanan dalam pasal yaitu deposito berjangka,

maupun saldo rekening koran atau giro, yang tercatat dalam

pembukuan Bank yang bersangkutan pada saat mulai berlakunya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 3
Bagian sebagai termaksud dalam pasal 1 ditetapkan 90%

(sembilan puluh persen) dari jumlah yang melebihi Rp. 25.000,-

(dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap simpanan.

Pasal 4

Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Bank yang bersangkutan

menyampaikan laporan lengkap tentang hal termaksud dalam

pasal 1, 2 dan 3 kepada Menteri/Menteri Muda Keuangan.

Pasal 5
Simpanan yang dibekukan itu akan diganti menjadi pinjaman jangka

panjang oleh Pemerintah kepada penyimpan.

Pasal 6
Pemerintah dapat memberikan pembebasan untuk sebagian atau

seluruhnya dari penetapan pembekuan ini, atas permintaan yang

bersangkutan, kepada badan-badan sosial dan keagamaan

dan instansi-instansi resmi.

Pasal 7
Kepada penyimpan yang dikenakan pembekuan atas simpanannya

dapat diberikan pinjaman atau kelonggaran lain untuk keperluan-

keperluan tertentu, jika hal itu sesuai dengan
kebijaksanaan Pemerintah dibidang keuangan dan perekonomian.

Pasal 8
(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang ini dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan/atau

hukuman denda sebanyak-banyaknya satu juta rupiah.
(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1)

dipandang sebagai kejahatan.

Pasal 9
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur oleh

Menteri/Menteri Muda Keuangan.

Pasal 10
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada

tanggal 25 Agustus 1959 jam 6 pagi (waktu Jawa).
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini

dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Bogor,
Pada Tanggal 24 Agustus 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO
Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 24 Agustus 1959
MENTERI MUDA KEHAKIMAN,
Ttd.
SAHARDJO

.

.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 90
PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1.000,-.
Pemerintah bermaksud untuk mengubah bagian simpanan (deposito berjangka, saldo rekening koran dan giro) yang dibekukan itu menjadi pinjaman obligasi jangka panjang dengan bunga yang layak.
Dengan demikian investasi-investasi yang dapat dilakukan dengan modal yang dikonsolidir ini akan lebih sesuai dengan kebijaksanaan dan program ekonomi terpimpin Pemerintah dalam rangka pembangunan semesta.
Program investasi dapat disesuaikan dengan program urgensi Kabinet Kerja, yaitu mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang langsung berhubungan dengan "sandang-pangan".
Pemerintah bermaksud untuk memberikan fasilitet-fasilitet tertentu kepada penyimpan yangterkena pinjaman konsolidasi itu, dengan membuka kemungkinan kepadanya diberikan pinjaman untuk usaha menambah produksi, sesuai dengan usaha dan kebijaksanaan
Pemerintah sehingga kesimpangsiuran yang terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja - dapat dihindarkan atau sedikitnya dikurangi, terutama dilapangan perdagangan. Dalam hal ini akan diberikan priority terutama terhadap usaha- usaha melancarkan dan menambah ekspor, usaha-usaha dibidang industri kecil dan menengah, dengan mendahulukan perusahaan-perusahaan yang tidak menambah tekanan terhadap posisi devisen kita dengan kebutuhan bahan baku yang harus diimpor, dan industri-industri, yang alhasil memberikan penghematan dalam pengeluaran devisen.

Dipikirkan misalnya agar pinjaman obligasi termaksud diatas dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai jaminan (borg) untuk mendapat pinjaman lagi dari Pemerintah untuk usaha-usaha sebagian diuraikan di atas.
Pinjaman obligasi misalnya dapat diatur dengan mempergunakan beberapa ketentuanketentuan
seperti termuat dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 tentang Pengeluaran Obligasi Berhadiah tahun 1959. Selanjutnya Pemerintah menganggap pada tempatnya jika kepada para penyimpan pada umumnya dan pada penyimpan kecil pada khususnya diberikan kebebasan dari pembekuan sampai batas maximum Rp. 25.000,-
Disesalkan bahwa angka-angka yang tersedia mengenai komposisi simpanan di Bank-bank tidak cukup lengkap untuk mengadakan perhitungan yang lebih seksama, namun dapat dikirakan bahwa tindakan sebagai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ini,akan menghasilkan konsolidasi uang sejumlah Rp. 3,5 milyar.

Bogor, 24 Agustus 1959,
Diketahui:

MENTERI MUDA KEHAKIMAN,
Ttd.
SAHARDJO
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1838

.

.

Akibat tindakan moneter tersebut, Gubernur Bank Indonesia waktu itu, Mr Loekman Hakim yang mengetahui keputusan itu lewat radio sewaktu berkunjung ke Jawa Timur, merasa tersinggung dan mengajukan pengunduran diri. Dengan pengunduran dirinya tersebut maka diangkat Mr. Soetikno Slamet sebagai Pemangku Djabatan (PD) Gubernur Bank Indonesia. Kini kita tahu mengapa pada uang kertas seri Sukarno 1960, tertera PD GUBERNUR, sementara pada uang2 lainnya hanya GUBERNUR saja.

Mr. Loekman Hakim dan Mr. Soetikno Slamet

Perhatikan tulisan PD. GUBERNUR pada seri Sukarno 1960 yang ditandatangani Mr. Soetikno Slamet.

Setelah mendengar cerita di atas, kita semua menjadi paham mengapa uang kertas Macan dan Gajah menjadi langka sehingga saat ini bernilai jauh lebih tinggi dibandingkan pecahan2 lainnya.
Bila ada diantara para pembaca yang dapat memberikan masukan yang lebih banyak lagi tentang keadaan waktu kejadian tersebut, saya persilahkan untuk menuliskan pengalamannya lewat email : arifindr@gmail.com

Kritik, saran dan tanggapannya sangat ditunggu.
Jakarta 12 Mei 2010

Sumber:
Jurnal Rupiah (Pengasuh Pak Adi Pratomo)
Jurnal Numismatika ANI Jabar
Banknotes and Coins from Indonesia 1945-1990
Website Bank Indonesia
Koleksi pribadi